Apa itu Gratifikasi?

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.Cantumkan dalam web, setelah anda melaporkan kepada KPK, untuk mengirimkan screen shot laporan anda kepada compliance@mind.id

Frequently Asked Questions

Gratifikasi adalah tindakan suap dan metode ilegal lainnya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik di bidang politik maupun bisnis.

Menurut Pasal 12 B UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa yang termasuk dalam gratifikasi, diantaranya pemberian uang, barang, fasilitas dan lainnya.

Gratifikasi tidak sama dengan suap, namun gratifikasi merupakan bagian dari suap. Umumnya gratifikasi lebih sering diartikan sebagai pemberian yang diberikan karena kedudukan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang.

Gratifikasi dapat dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (hukumonline.com)

Suap juga dapat diberikan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau biasa dikenal sebagai kick back.

Pemberian gratifikasi selalu dikaitkan dengan jabatan atau kewenangan. Menurut Undang-undang Pemberantasan TIPIKOR, pemberian gratifikasi harus dilaporkan untuk dapat dinilai apakah bisa diterima atau memiliki potensi sebagai perbuatan koruptif dalam upaya “membeli” pejabat yang di kemudian hari dianggap sebagai balas budi atau hutang budi.

Sesuai dengan nilai-nilai dan aturan perusahaan yang berlaku, penting untuk melaporkan gratifikasi kepada Unit Pengelolaan Gratifikasi sebagai dokumentasi kepatuhan dan pencegahan dari risiko penyuapan.

Pasal 12B dari UU N. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 ayat (2) menyatakan bahwa terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi karena berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya akan dianggap sama dengan menerima suap yang apabila tidak dilaporkan atas penerimaan gratifikasi tersebut akan diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pada prinsipnya semua pemberian yang diterima dalam kaitan dengan kewenangan atau kedudukan harus dilaporkan terlepas besar atau kecilnya.

Seringkali kita membuat justfikasi atau rasionalisasi atas pemberian yang kita terima, seperti:

  1. “Pemberian ini hanya satu kali ini atau sebelumnya saya terima tidak ada yang mempermasalahkan”.
  2. “Tidak baik menolak rejeki”.
  3. “Pemberian ini adalah pemberian antar teman”.
  4. “Saya sudah menganggapnya sebagai saudara.”
  5. “Jumlahnya kecil. Saya yakin banyak yang sudah menerima lebih besar dari ini.”

Rasionalisasi dan justfikasi  terebut tidak menghilangkan sifat pemberian tersebut sebagai gratifikasi dan karenanya harus dilaporkan. Pengembalian gratifikasi kepada pelapor juga tidak menghilangkan sifat pemberian gratifikasi tersebut.

Penetapan tentang status gratifikasi ditentukan oleh pedoman internal perusahaan dan atau Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi.

Pelaporan dapat disampaikan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi di masing -masing perusahaan atau kepada unit Pelaporan Gratifikasi pada KPK melalui pelaporan daring KPK pada https://gol.kpk.go.id/login atau surat elektronik ke pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.

Laporan juga dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi gedung KPK atau mengirimkan via pos ke alamat:
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950

Pelaporan gratifikasi harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penerimaan gratifikasi diterima. Gratifikasi yang diterima dan tidak dilaporkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterima akan dianggap sebagai pemberian suap menurut UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pelaporan gratifikasi akan diterima oleh Unit Pengendalian Gratifikasi atau sejenisnya yang dibentuk di internal masing-masing Perusahaan untuk diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apabila penerima gratifikasi melaporkan langsung kepada KPK, maka penerimaan akan diterima oleh Direktorat Gratifikasi KPK.

Dalam hal penerimaan gratifikasi disampaikan kepada KPK secara langsung, maka penerima gratifikasi menyerahkan bukti pelaporannya kepada Unit Pengelolaan Gratifikasi atau sejenisnya dari masing-masing Perusahaan atau kepada bagian kepatuhan. Penyampaian ini penting sebagai bahan evaluasi kepatutan atas pihak ketiga atau penentuan wilayah risiko suap.

Kerahasiaan atas identitas pelapor dan laporan gratifikasi yang disampaikan dijamin kerahasiaannya.

Apabila pelaporan dilakukan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi perusahaan, maka verifikasi dan klarifikasi akan dilakukan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi. Hasil penilaian akan menentukan apakah diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau dapat diterima oleh Pelapor/ Penerima Gratifikasi.

Pelaporan yang disampaikan secara langsung ke KPK akan dilakukan verifikasi dan klarifikasinya oleh KPK. Dalam hal dipandang perlu, objek gratifikasi yang dilaporkan dapat diminta oleh KPK untuk disertakan dalam laporan. Dalam waktu 30 hari kerja sejak diterima, KPK akan menetapkan status kepemilikannya apakah menjadi milik negara atau menjadi milik penerima gratifikasi/ pelapor.

Setelah laporan selesai, penerima gratifikasi/ pelapor akan menerima Surat Keputusan Penetapan Status Gratifikasi dari KPK. Jika ditetapkan objek gratifikasi tersebut menjadi milik negara maka, jika berupa uang akan disetorkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan jika berupa barang akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk selanjutnya dilelang oleh DJKN dan hasilnya dianggap sebaga penerimana negara.

Ya, Anda dapat mengajukan permohonan kompensasi barang gratifikasi tersebut. Apabila disetujui maka pelapor dapat membayar sesuai dengan nominal barang yang telah ditetapkan.

Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi karena berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya akan dianggap sama dengan menerima suap yang apabila tidak dilaporkan atas penerimaan gratifikasi tersebut akan diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Di sejumlah perusahaan, ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan gratifikasi yang diterima digolongkan sebagai pelanggaran, dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan dan ketetapan yang berlaku di perusahaan tersebut.

Ya. Apabila hadiah tersebut diberikan berkaitan dengan momen tertentu seperti ulang tahun, hari raya dan diberikan tanpa pretensi ataupun bukan karena kedudukan atau kewenangan yang dimiliki.

Umumnya batasan hadiah yang dapat diterima dari pihak ketiga juga diatur dalam peraturan atau ketetapan perusahaan.

Pemberian hadiah antaran atasan dan bawahan dapat dilakukan dalam hal pemberian hadiah tersebut sesuai dengan batasan yang wajar dan diberikan karena suatu momen tertentu serta tanpa pretensi.

Namun, mengingat bahwa seorang atasan memiliki kedudukan atau kewenangan yang dapat memberikan keuntungan atau keistimewaan pada bawahan seperti dapat menentukan kenaikan pangkat, penunjukkan atau penugasan tertentu, pemberian remunerasi dan lainnya, maka pemberian kepada atasan tidak disarankan karena dapat diartikan sebagai gratifikasi yang dianggap suap.

Dalam hal Atasan tidak dapat menolak pemberian dari bawahan maka Atasan tersebut harus melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi atau kepada KPK.

Apabila hadiah tersebut diberikan oleh pihak ketiga yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan di kemudian hari dan jika hadiah dari pihak tersebut melebihi standar normal hadiah.

Untuk membedakannya dapat melihat tabel berikut:

Anda dapat menghubungi Unit Pengendali Gratifikasi atau bagian Kepatuhan yang ada pada Perusahaan atau Anda dapat mengunjungi kpk.go.id/gratifikasi.